Dikala ini pada warga internasional, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat berarti dalam mengendalikan kehidupan serta pergaulan antar negeri. Perjanjian Internasional pada hakekatnya ialah sumber hukum internasional yang utama buat mengendalikan aktivitas negara- negara ataupun subjek hukum internasional yang lain. Hingga tahun 1969, pembuatan perjanjian- perjanjian Internasional cuma diatur oleh hukum kerutinan( sah costumer).
Perjanjian internasional wajib tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh tunduk pada sesuatu hukum nasional tertentu. Meski perjanjian itu terbuat oleh negeri ataupun organisasi internasional tetapi apabila sudah tunduk pada sesuatu hukum nasional tertentu yang diseleksi, perjanjian tersebut tidaklah perjanjian internasional. Penafsiran tentang apa yang diartikan dengan perjanjian internasional oleh para sarjana membagikan definisi tiap- tiap cocok dengan apa yang ditekankan dalam penafsiran sebutan itu, namun dari sebagian definisi tersebut bisa ditarik persamaan yang menggambarkan identitas perjanjian internasional. Definisi perjanjian Internasional dibeberkan oleh Gram. Schwarzenberger.
“ Treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral Perjanjian internasional ( i. e. concluded between contracting parties) or multilateral( i. e. concluded more than contracting parties)”
Bisa dimaksud, kalau perjanjian internasional, bagaikan sesuatu persetujuan antara subyek- subyek hukum internasional yang memunculkan kewajiban- kewajiban( obligations) yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut bisa berupa bilateral ataupun multilateral.
Sebaliknya Definisi lain dari perjanjian internasional pula diungkapkan oleh
Oppenheim- Lauterpacht:“ International treaties are agreements of contractual charter between states, creating sah rights and obligations between the parties”.
Ditegaskan kalau perjanjian merupakan sesuatu persetujuan antar negeri, yang memunculkan hak serta kewajiban diantara para pihak.
Komentar yang lebih luas lagi, ialah definisi dari Mochtar Kusumaatmadja kalau:“ Perjanjian internasional merupakan sesuatu perjanjian yang diadakan antara anggota warga bangsa- bangsa yang bertujuan buat menyebabkan akibat- akibat hukum tertentu.
Bersumber pada definisi tersebut kalau subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian merupakan anggota warga bangsa- bangsa, tercantum pula lembaga- lembaga internasional serta negara- negara. Dari definisi- definisi ini bisa ditarik persamaan menimpa identitas perjanjian internasional kalau pihak- pihak yang mengadakan perjanjian silih menyetujui antara pihak- pihak yang bisa memunculkan hak serta kewajiban dalam bidang internasional.
Pasal 1 Kesepakatan Wina 1969 menghalangi diri dalam ruang lingkup berlakunya cuma berlaku buat perjanjian- perjanjian antar negeri, semacam dinyatakan“ The present conventions applies to treaties between states”. Tetapi demikian Kesepakatan menyangka butuh buat mengendalikan perjanjian- perjanjian yang diadakan oleh subyek- subyek hukum yang lain secara tertentu, semacam perjanjian antar negeri dengan subyek hukum lain tidak hanya negeri, serta subyek hukum bukan negeri satu sama lain.
Pertumbuhan berusia ini, peran dari perjanjian internasional bagaikan sumber hukum internasional
sangat berarti,
mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum( dasar yuridis) sebab terbuat secara tertulis. Tidak hanya itu perjanjian internasional mengendalikan masalah- masalah bersama yang berarti dalam ikatan antar subyek hukum internasional.
Banyak sebutan yang digunakan buat perjanjian internasional antara lain merupakan traktat( treaty), pakta( pact), kesepakatan( convention), piagam( statute), charter, deklarasi, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, covenant, serta lain- lain. ditatap secara yuridis terminologi
tersebut tidak terdapat perbedaannya, seluruh memiliki makna perjanjian internasional, namun dalam aplikasi kadang- kadang orang membedakannya, misalnya saja buat perjanjian- perjanjian berarti permasalahan politik dipergunakan sebutan traktat( treaty), sebaliknya buat perjanjian perdagangan( executif) dipakai sebutan agreement.
